PT. PLATINUM INVESTMENT

Ada Siapa Saja !!!

2009-03-29T17:45:00.001-07:00

Direktur Keuangan Platinum

2009-03-29T17:42:00.000-07:00

Lihat Peta Lebih Besar

Album Platinum

2009-03-29T17:37:00.001-07:00

Direktur Operasional

2009-03-29T16:32:00.000-07:00

Anda Ingin Mencari Direktur Operasional Platimum Invstment Nih Dia Di Friendster.

Kabar Terakhir dia kembali ke Cilegon.
Sempat buka restoran di serpong & cilegon

http://profiles.friendster.com/6241450

Video 1

2008-02-19T15:56:00.000-08:00

Promo Platinum

Video 2

2008-02-19T07:20:00.000-08:00

Jumiyanto

KONDISI TERBARU

2008-01-11T06:47:00.000-08:00

Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan keputusan No.2797/Pidana.Biasa /2007/PN.Surabaya tertanggal 05 Desember 2007.
Yang menarik dari keputusan ini adalah :
ADHI WINARNO, yang ditahan sejak 31 Mei 2007 hingga sekarang, dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana penipuan secara berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Yang menarik disini adalah :
Melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Dengan siapa? Kenapa pihak yang bersama-sama melakukan penipuan dapat santai-santai saja menikmati uang para investor/nasabah. Diduga kuat ada permainan dari para aparat penegak hukum dalam hal ini? Quo vadis hukum dinegara kita tercinta ini. Apakah memang orang bodoh harus dimakan oleh para penjahat berdasi yang dengan uang nasabah dapat membelokkan proses hukum di Indonesia.
Kenapa proses hukum tidak menjerat pelaku tindak pidana ini dengan pasal 16 UU Perbankan kita yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Jelas dari data perusahaan, PT Platinum Investment telah menggalang dana dan juga memberikan pinjaman dana kepada pihak ketiga dengan tingkat bunga sekitar 4%...........apakah tim penyidik tidak melihat ini atau memang dibutakan untuk tidak dapat melihat.

MODUS OPERANDI PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGE LOLAAN INVESTASI SECARA ILEGAL.
Belum lama ini telah diadakan seminar di Surabaya pada akhir Nopember 2007 dan di Semarang pada awal Desember 2007 mengenai hal ini agar masyarakat dapat lebih berhati-hati.
Sikap pemerintah yang peka mengenai keadaan yang ada di lapangan, tetapi belum tentu diikuti dengan kesiapan operasional dan mental aparatnya.

Ada satgas penanganan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi.
Sekretariatnya ada di Bapepam, yaitu Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK, Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4, Gedung Bapepam Lt.16, tilp.021-3857821 ext 5310; fax 021-3857821
Website-nya http://waspada-investasi.bapepam.go.id/ dan bisa dihubungi dengan email waspadainvestasi@bapepam.go.id

Walaupun sudah ada SATGAS ini, janganlah kita bersenang hati terlebih dahulu karena kinerja dari satgas ini masih diragukan.
Kita semua tidak tahu apakah satgas ini menangani kasus platinum investment ini secara serius dan melalui jalur hukum yang sebenarnya. Proses waktu mungkin yang akan membuktikan hal ini.

Pada saat yang hampir bersamaan, PT EMPORIUM FINANCIAL dan juga PT PLATINUM BERJANGKA telah gagal bayar kepada nasabahnya. Kedua perusahaan ini juga dimiliki oleh sebagian besar pemilik PT PI. Jadi jelas bahwa tujuan utama-nya adalah melakukan penipuan melalui penggalangan dana masyarakat.

Kembali ke FUNGSI BAPEPAM sendiri.
Kita semua tahu bahwa Bapepam tidak sekedar mengeluarkan ijin, melainkan juga melakukan PENGAWASAN.
Konon, karena kelalaian atau-pun karena personilnya mata-nya telah ditutup, ijin investasi yang dikeluarkan pada bulan Pebruari tahun 2006 untuk PT PI telah dialihkan ke PT PLATINUM INVESTAMA dalam jangka waktu 3,5 bulan ke-depannya. Walaupun demikian, ijin MI itu ternyata telah di manfaatkan secara tidak benar untuk melakukan “pengelabuan” kepada masyarakat dengan tetap dicantumkan dalam website PT PI, brosur-brosur bahkan dalam konferensi pers yang dilakukan mereka pada setiap pembukaan cabang.

Fungsi pengawasan Bapepam terhadap penyalahgunaan ijin itu tidak ada ataupun telah lalai melaksanakan fungsi pengawasan itu yang mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korbannya.

Apakah perlu KPK melakukan penyelidikan ataukah cukup dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sendiri untuk memeriksa aparatnya yang tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya......ini menjadi PR baru bagi Ibu Menteri Keuangan kita.
Dikuatirkan, walaupun telah dibentuk satgas itu, bila tim satgas itu terdiri dari aparat yang tidak bersih, maka satgas itu menjadi impotent, just a name without any power.
Sebenarnya satgas gabungan ini cukup ideal karena terdiri dari pihak-pihak Bank Indonesia, PPATK, Mabes Polri, Bappebti-Deperdag dan Depkeu yang bila secara bersama-sama difungsikan, maka akan mempersempit celah bagi para penjahat berkrah putih (white collar criminals) tersebut.

Mau tahu buktinya..........
Platinum Investment memiliki investasi di PT Platinum Gemilang Securitas, dimana sahamnya 90% dimiliki oleh Vincentius Susanto dan 10% oleh PT Platinum Investment.
Pada bulan Agustus 2007 ternyata telah dapat dialihkan kepemilikan saham tersebut dan namanya diganti menjadi PT United Asia Securities.
Yang mengherankan masyarakat banyak, kenapa Bapepam dapat meloloskan hal ini sedang disisi lain sedang melakukan penyidikan terhadap PT PI yang prosesnya berlarut-larut belum jelas ke arah mana, ataukah sekedar formalitas saja karena beberapa oknum Bapepam yang telah menikmati uang dari kelompok pengurus dan pemegang saham ini, besar kemungkinan termasuk Ka.Biro Penyidikannya yang merupakan juga orang dekat dari fungsionaris PT PI.

Proses cekal yang diajukan melalui Kejaksaan Agung terhadap para pengurus PT PI yang ”bandel” tidak memenuhi panggilan Bapepam dapat diperlunak dengan meloloskan salah seorang pengurusnya, yaitu Edwin Nugroho untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah layak orang yang ”kotor” seperti ini menginjak Tanah Suci?
Apakah ada ketentuan tertentu yang memungkinkan kondisi seperti itu, padahal dalam kondisi sakit yang parah-pun seseorang yang kena cekal tidak dapat pergi keluar negeri. Adakah yang memberikan jaminan mengenai ini. Tidak menutup kemungkinan adanya pengurus/pemegang saham lainnya yang telah dilepas cekalnya tanpa melalui proses hukum.

KASUS PAILIT PT PLATINUM INVESTMENT
Sejauh ini si kurator tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sang Kurator adalah Tafrizal Hasan Gewang SH MH., yang sama sekali tidak berupaya mencari assets dari PT PI tersebut, tetapi melalui pendekatan yang dilakukan oleh kuasa hukum para pengurus/pemegang saham, hanya menerima sebagian kecil dari assets yang ada.
Amat mudah untuk diketahui bahwa PT Platinum Gemilang Securitas belum lama ini telah dialihkan masih dalam kurun waktu kurang dari setahun, tetapi sang kurator ini tutup mata. Juga saham dari Jumianto di PT Imperium Financial pada bulan Mei 2007 juga dialihkan.
Sebenarnya masih banyak data assets yang seyogyanya dicari oleh kurator untuk kepentingan para nasabah.

Pertiwi kita menangis karena ulah dari pihak-pihak yang sudah demikian kotornya bermain, maka Allah SWT telah menimpakan aib dan hukuman melalui segala bencana yang terjadi ini untuk mengingatkan umatNya.

Semoga para aparat kita yang bertugas diberikan terang dan kesadarannya untuk kembali ke jalan yang BENAR dalam melaksanakan tugas negara. Ingatlah, bahwa karma bisa timbul sewaktu-waktu atas uang haram yang dipergunakan untuk hidup bagi keluarga Anda.

Pelanggaran PT.Platinum Investment

2008-01-10T15:47:00.000-08:00

Masalah KTP Ganda Pemegang Saham

* Ijin Investasi (MI) dari BAPEPAM yang sudah di alih kan ke Investama
* Ijin yang digunakan di brochure ijin notaris bukan akte pendirian
* Akte Pendirian Double yaitu Notaris Achmad Salis SH dan Kosidi
Laporkan juga notarisnya ikut membantu penipuan
Menjalankan Prktek Bank Gelap ( Pasal 16 UU Perbankan )
* Dalam menarik nasabah menggunakan perusahaan fiktif antara lain
Cilandak Town House
HCTV
Petrolane
PT. Prima Coal
PT. Prima Iron
Dsb
• Perjanjian Custodian dengan bank mega di ragukan
• Penggunaan Bank Draft Decagon adanya dugaan money loundring ( Cuci uang)
• Dalam Proses penyelesaian nasabah di muncul UBS agreement yang telah di cek ternyata fiktif
• Dalam Proses penyelesaian nasabah akte PT.Mandiri Armada Line di Back Date

UU No.31 / 1999 jo UU No. 20/2001 merugikan perekonomian negara

Platinum Investment dan Lembaga Perizinan Terkait merugikan negara karena , kami pandang membuat tidak percayanya investor lokal terhadap dunia investasi di Indonesia dan ini akan membuat Capital Flight yang akan
Berdampak terhadap ekonomi negara, di sisi lain bagi investor kecil yang kehilangan investasinya akan menjadi terpuruk secara ekonomi mengingat investasi PT.Platinum Investement bermain di segmentasi bawah, menengah dan atas.

Memperkaya diri pemegang saham dan lembaga negara terkait, ini kami rasakan dengan masih bebasnya dan tidak beriitikat baiknya para pemegang saham dan beberapa direksi Platinum Investment. Mereka menyuap lembaga terkait agar masih bebas dan kalau terjadi hukumannya pun ringan dan mohon di perhatikan mereka menggunakan dana nasabah untuk melakukan penyuapan.

Memperkaya diri pemegang saham dan lembaga negara terkait, ini kami Temukan adanya Praktek Bank Gelap yang memberikan pinjaman dengan Bunga yang tinggi serta melakukan penyitaan jaminan dengan menggunakan Preman , pengacara dan polisi.

Penggelapan yang mereka lakukan pada saat Gugatan Pailit PN Surabaya masih dalam proses mereka mengganti nama ( menyembunyikan ) sejumlah Asset yang seharusnya jadi
dana pengembalian nasabah.

Dan AnehnyaLembaga Terkait memberikan izin untuk melakukan penggelapan itu contoh
’ Daftar Asset Dari Kurator, PT. Mandiri Armada Line dan PT.Platinum Gemilang Securitas’

Dalam Hal ini bukan saja PT.Platinum Investment yang macet mereka juga Mempunyai usaha sejenis yang macet seperti PT.Platinum Berjangka & PT.Imperium Financial.

KUHP

Pasal 221
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah:
1.barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat
kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan bendabenda
terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun olsh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 226 ( Penghindaran dari panggilan Bapepam)
Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang
dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang
keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Bab XII - Pemalsuan Surat

Pasal 263
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 264
(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
l. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 266
(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Pasal 274
(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk
menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Bab XXIV - Penggelapan
Pasal 372
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Bab XXV
Perbuatan Curang
Pasal 378
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 379
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 382 bis
Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu
dapat enimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Pasal 383 bis
Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
Pasal 396
Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1. jika pengeluarannya melewati batas;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat -syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah kepailitan;
3. jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-buku dan surat- surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tulisan- tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu.

Pasal 397
Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bezsangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:
1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (uervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui hahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitah Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud
dalam ayat ketiga pasal tersebut.

Pasal 398
Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan:
1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan,
maskapai atau perkumpulan,
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan. turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan,
padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Unclang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau
bahiva buku- buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat di perlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 399
Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun jika yang hersangkutan mengurangi secara curanp hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau perkumpulai untuk:
1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membuku kan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (uerureemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitat Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, suratsurat
dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Pasal 400
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enan bulan, barang siapa yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang:
1. dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian atau pada waktu diketahui akan terjadi salah satu di antaranya dan kemudian sungguh disusul dengan pelepasan budel. kepailitan atau penyelesaian menarik barang sesuatu
dari budel atau menerima pembayaran baik dari hutang yang tak dapat di tagih maupun yang dapat ditagih, dalam hal terakhir dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian penghutang sudah dimohonkan, atau akibat
rundingan dengan penghutang;
2. di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian. mengaku adanya piutang yang tak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

Delik Pidana Khusus

Sementara delik pidana dalam UU PM menyatakan Ketentuan Pidana Undang-undang Pasar modal khususnya
yang diatur dalam Pasal 107: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak
lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan
Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan pasal 107 tersebut di atas, yang menyatakan:
“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau...”.
Dikatakan menipu apabila seseorang atau pihak lain yang mempercayai suatu kondisi atau keadaan, tetapi
keadaan atau kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Sekalipun akuntan hanya bertindak
sebagai pendukung suatu transaksi atau tindakan korporasi, bukankah ketentuan umum KUHP Pasal 55 ayat 1 butir 2,
menyatakan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Juga masalah perbantuan tindak pidana kejahatan, KUHP Pasal 56: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan pasar modal yang terumuskan dalam pasal 107 UU PM tidak hanya dapat menjerat pelaku utama kejahatan tetapi
juga siapa saja yang terlibat dalam tindak kejahatan yang diatur dalam pasal 107 UU PM dengan mendasarinya pada
pasal 55 ayat 1 butir 2 dan pasal 55 KUHP.

Hal senada dengan ketentuan UU Pasar modal, undang-undang perbankan,
menyatakan (Ps 49): 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: membuat atau menyebabkan
adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank; menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi
atau rekening suatu bank; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-ku
rangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sementara anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Undang –Undang Investasi BAPEPAM

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103
(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105
Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106
(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107
Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108
Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109
Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Undang – Undang Perseroan Terbatas

Pasal 3
(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah
diambilnya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila :
a persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi;
b pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata
untuk kepentingan pribadi.
c pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
d pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang perseroan.

Pasal 13
(1) Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :
a telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama
perseroan lain; atau

Pasal 23
Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal
21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Bagian Kedua
Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan
Pasal 30
(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua
kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang
timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Bagian Keempat
Pengurangan Modal

Pasal 37
(1) Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 kepada semua kreditor dan mengumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tinggal keputusan.

Pasal 38
(3) Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan
penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan perseroan.

Bagian Kelima
Saham

Pasal 49
(1) Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta
pemindahan hak
(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau
salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal
dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau
Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2.

BAB IV
LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Pertama
Laporan Tahunan

Pasal 56
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi
menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat
sekurang-kurangnya :

a perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan
serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalarn satu grup, di
samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
c laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah
dicapai;
d kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
e rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan perseroan;
f nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
g gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 58
(1) Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
(2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan
penjelasan serta alasannya.

Pasal 59
(1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada
akuntan publik untuk diperiksa apabila :
a bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana
masyarakat;
b perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau
c perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak
dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.
(3) Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, setelah
mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
harian.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 61
(1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
laba bersih untuk cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan
sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
persen) dari modal yang ditempatkan.
(3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang belum mencapai
jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 hanya dapat dipergunakan
untuk rnenutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
(4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan
penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
DIREKSI DAN KOMISARIS
Bagian Pertama
Direksi

Pasal 80
(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan
mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian

Pasal 88
(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan
perseroan.
(2) Perbuatan hukum sebagairnana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh
merugikan Pihak ketiga yang beritikad baik.
(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Pasal 89
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan
perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan
melakukan perbuatan hukum tertentu.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 127
Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal
berlaku ketentuan Undang-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

KEBOHONGAN PUBLIK

2007-06-18T17:58:00.000-07:00

KEBOHONGAN PUBLIK – INFORMASI YANG MENYESATKAN ada apa dibalik ini semua…..??? Akta Pendirian PT PLATINUM INVESTMENT No.01, tgl 23 Maret 2005 dari notaris H.Kosidi Wirjohardjo SH., Surabaya; mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum & HAM No. C-19331 HT.01.01 TH 2005 tanggal 13 Juli 2005 No. 1, tgl 04 Juli 2006 dari notaris H.Achmad Salis SH, Surabaya FAKTA DI LAPANGAN Kenapa bisa terjadi 2 (dua) akta pendirian dengan nama yang sama? Fakta bahwa kedua akta telah digunakan secara bergantian untuk perikatan dengan pihak ketiga Baik dalam website perusahaan maupun leaflet (company profile) –pengesahan kehakiman yang dipakai adalah ijin praktek dari notaris H.Kosidi Wirjohardjo SH dan juga Keputusan Menteri Negara Agraria?KA.BPN milik notaris tersebut selaku PPAT. Tendensi bahwa ini bukan sekedar kelalaian, tetapi memang ada maksud-maksud negatif tertentu yang sudah direncanakan. Jelas disini profesi notaris (khususnya di Surabaya) telah dilecehkan oleh PT Platinum Investment. Apa tindakan POLRI dengan adanya pemalsuan KTP oleh oknum-oknum pengurus qq pemegang saham PT Platinum Investment

Krisis Center Nasabah Platinum Semarang

2007-06-01T17:22:00.000-07:00

PRAKTEK ILLEGAL PERBANKAN YANG DIJALANKAN OLEH PI.
Sekedar contoh telah memberikan pinjaman kepada
WIWIN HOLIPAH, Sidoarjo sejumlah Rp.100,000,000 dengan bunga 4% per bulan. SURYANTO W, Sidoarjo sejumlah Rp.25,000,000 dengan bunga 4% per bulan.

EDWIN NUGROHO ternyata belum memiliki NPWP
selama ini diduga telah melakukan tindak pidana fiscal. Disamping gaji yang diterima dari Platinum Investment, Platinum Investama, termasuk dengan komisi-komisinya, yang bersangkutan juga menerima gaji dari Harian Ibu.

EDWIN NUGROHO selaku komisaris juga melakukan praktek bank gelap data ada di surat edwin

ADHI WINARNO telah memberikan keterangan palsu kepada Bank Mega.
Ada aspek pidana-nya mengenai adanya Akta Pendirian yang mungkin bisa membawa notaris-nya pun menjadi pihak tersangka data ada di surat adhi.

Data lengkap akan diberikan kepada Bank Indonesia dan PPATK pada waktunya.

(file terkait : “ surat pemberitahuan somasi, perjanjian pengakuan hutang wiwin dan suryanto)
Halaman Lain http://www.zorpia.com/platinumsmg
Untuk melihat file secara utuh silahkan klick gambar untuk dowmload atau print

Data KTP

2007-06-01T17:15:00.001-07:00

Jumiyanto ( Pemilik )
1 Jl.ikan mungsing 3/20 - Surabaya
ID.12.5625.190970.0003
2 Jl.Veteran Tama Utara Blok F/20 - Gresik
ID.121814.280567.0003
3 Kampung Cikalang Kidul Rt.01 Rw.20 - Cileunyi Bandung
ID.10.1627.280567.0004

Mustaqim ( Pemilik )
1 Dukuh Janar Rt.04 Rw.01 Kel Nglanjuk - Cepu
ID.140575/000087
Agama Katholik
Mustakim ( Pemilik )
2 Jl.Gelong Baru Selatan V/20 Rt.08 Rw.01 Tomang - Jakarta Barat
ID.09.5202.14575.0564
Agama Islam
3 Citra 2 ext blok BC-3/1 RT 04, RW 005 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan KalideresKTP ID.09.5202.140575.0564

Vincent Susanto ( Pemilik )
Jl. Gelong Baru Timur II / 9 - Jakarta Barat
ID.09.5202.180868.551200

Edwin Nugroho ( Komisaris )
1 Jl.Semeru 18-20 Pepelegi - Sidoarjo
ID.12.14.14.030475.0008
2 Jl.Kebon Jeruk Raya no.12 Rt.04 Rw.02 Kebon Jeruk - Jakarta Barat
ID.09.5205.030475.5560

Ganes Gardian ( Direktur Operasional)
Simpang Tiga No.7 Kec Purwakarta - Cilegon
ID.32.78.73.3202.5032777

Adhi Winarno ( Direktur Utama )
Kedung Klinter Maskan 07 - Surabaya
ID.12.5612.010777.0001

Ludovikus Maringka (Direktur Keuangan & Finance)
Jl. Sugriwa IVA/13 – Jakarta Barat
ID.09.5201.230970.0189

Surat Adhi

2007-06-01T17:10:00.000-07:00

Surat Edwin

2007-06-01T17:03:00.001-07:00

Surat Keterangan Gaji Edwin Nugroho

2007-06-01T00:25:00.000-07:00

Surat Somasi

2007-06-01T00:09:00.001-07:00

Surat Hutang

2007-05-31T23:59:00.000-07:00

Surat Hutang 2

2007-05-31T23:44:00.000-07:00